ID CARD PORPROV XV 2026 BERTULISKAN PERS, JADI SOROTAN.

Harian umum warta daerah online

Penggunaan ID Card kategori PERS dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menjadi sorotan. Pasalnya, kartu berlabel PERS tersebut juga diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan petugas pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD).

Polemik mencuat dalam Dialog Pers yang digelar PWI Bekasi Raya setelah ditemukan ID Card kategori PERS dengan keterangan "Media Sosial OPD".

Praktisi hukum pers, H. Hendrayana, S.H., M.H., menilai penggunaan nomenklatur PERS harus dibedakan secara jelas dari fungsi kehumasan pemerintah.

"Keliru besar kalau ID Card Porprov ditulis PERS, tetapi yang memegang bukan dari entitas pers. Mereka itu menjalankan fungsi kehumasan, bukan fungsi jurnalistik," tegas Hendrayana, Kamis (6/11/2026).

Menurutnya, wartawan menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terikat Kode Etik Jurnalistik. Sementara ASN pengelola media sosial OPD menjalankan fungsi komunikasi dan kehumasan pemerintah.

"Pers itu bukan sekadar tempelan label di kartu. Ada fungsi, ada tanggung jawab, ada aturan mainnya. Jangan sampai label PERS malah mengaburkan batas antara wartawan dan petugas humas," tambahnya.

*PWI: IDENTITAS WARTAWAN JANGAN DIKABURKAN*

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan ASN maupun petugas humas mendapatkan akses untuk mendukung publikasi Porprov. Namun, identitas dan kategori penerima harus dibedakan secara jelas.

"Ini bukan semata-mata persoalan administrasi masuk venue. Ini menyangkut pengakuan dan penghormatan terhadap profesi wartawan. Jangan sampai identitas PERS digunakan tanpa klasifikasi yang jelas," tegas Ade.

Ia menyarankan petugas pemerintah menggunakan kategori HUMAS, MEDIA CENTER, atau MEDIA SOSIAL OPD. Sementara wartawan diberikan identitas PERS dengan mencantumkan nama media yang diwakilinya.

"Kalau humas, ya tulis HUMAS atau MEDIA CENTER. Kalau wartawan, tulis jelas medianya apa. Jangan dicampuraduk. Dua fungsi ini berbeda," ujarnya.

*IKA: PERS HANYA KATEGORI PENGELOMPOKAN*

Sementara itu, Ika dari Tim Media Center Humas menjelaskan bahwa tulisan PERS pada ID Card merupakan kategori pengelompokan, bukan penegasan bahwa seluruh penerimanya berprofesi sebagai wartawan.

"Bukan sama dengan pers adalah wartawan, bukan. Jadi itu masuk ke dalam kategori pengelompokannya," jelas Ika saat dikonfirmasi awak media.

Ia mencontohkan ASN yang ditugaskan mengelola media sosial Porprov dapat memperoleh ID Card tersebut untuk mendokumentasikan pertandingan dan membuat konten publikasi OPD.

Terkait penerbitan kartu, Ika menegaskan Media Center Humas bukan pihak yang mengeluarkan ID Card. Proses tersebut, menurutnya, berada di bawah divisi tersendiri pada sekretariat penyelenggara.

"Iya, dari sekretariat," ujarnya.

Ika juga mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah wartawan yang mengajukan ID Card maupun melakukan validasi menyeluruh terhadap identitas pemohon.

"Kami juga tidak tahu jumlah total wartawan di Bekasi itu berapa. Yang datang ke kami juga sudah banyak. Apakah orang yang sama datang tiga kali juga kami tidak tahu," katanya.

*PWI SOROTI PELIBATAN MEDIA LOKAL*

Selain persoalan ID Card, Ade Muksin turut menyoroti belum jelasnya mekanisme pelibatan media lokal dalam publikasi Porprov, mulai dari kriteria kerja sama, persyaratan administrasi hingga kebijakan anggaran publikasi.

"Jangan sampai media lokal hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Kami meminta keterbukaan, kesempatan yang setara, dan kerja sama yang profesional. Pers lokal juga ikut menyukseskan Porprov, maka hargai keberadaannya," tandasnya.

PWI Bekasi Raya menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghambat penyelenggaraan Porprov, melainkan mendorong tata kelola informasi yang transparan dan profesional.

PWI meminta Sekretariat PB Porprov memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penggunaan kategori PERS bagi ASN pengelola media sosial OPD, mekanisme verifikasi wartawan, serta kebijakan pelibatan media lokal.

Sebab, keberhasilan Porprov bukan hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali, tetapi juga dari keterbukaan informasi, profesionalisme penyelenggaraan, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers. (YOYO)

PORPROV XV JABAR : BEKASI JADI TUAN RUMAH, TRANSPARANSI JANGAN JADI TAMU.

Harian umum warta daerah online

Menjadi tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026 merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kota Bekasi. Namun, kesuksesan sebuah perhelatan olahraga tidak cukup hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali. Transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dan pers lokal juga harus menjadi perhatian.

Sejumlah persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Pers yang diselenggarakan PWI Bekasi Raya, Rabu (4/11/2026), di Aula Sekretariat PWI Bekasi Raya, Jalan Rawa Tembaga II, Margajaya, Bekasi Selatan.

Mengusung tema “Pers Lokal Berdaya, Porprov Berjaya”, dialog tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap kesiapan Kota Bekasi sebagai tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026.

Salah satu sorotan adalah belum terurainya secara detail penjelasan mengenai anggaran penyelenggaraan Porprov. Dalam forum tersebut, peserta mempertanyakan besaran, peruntukan, serta mekanisme penggunaan anggaran. Namun, penjelasan narasumber belum memberikan gambaran menyeluruh.

Informasi mengenai anggaran yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah turut menjadi perhatian. Meski demikian, besaran dan rincian penggunaannya masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak penyelenggara maupun pemerintah daerah.

Persoalan lain menyangkut kepastian pelibatan perusahaan media dan wartawan lokal.

Ika dari Sekretariat PB Porprov XV Jawa Barat 2026 menyampaikan bahwa wartawan dapat mendatangi Media Center untuk memperoleh siaran pers dan foto original kegiatan. Sementara itu, mekanisme kerja sama publikasi masih dalam proses penawaran yang selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Barang dan Jasa (Barjas).

Penjelasan tersebut menjadi informasi awal. Namun, media lokal masih membutuhkan kepastian mengenai persyaratan, tahapan penawaran, kriteria seleksi, dan mekanisme kerja sama publikasi.

Dalam dialog itu, beredarnya ID Card kategori “PERS” dengan keterangan “Media Sosial OPD” juga menjadi pembahasan. Ika menjelaskan bahwa penerbitan ID Card bagi pihak nonwartawan diperbolehkan. Karena itu, hal yang perlu diperjelas adalah standar kategori, fungsi, dan akses peliputan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan insan pers.

*Gaung Bekasi sebagai Tuan Rumah Dipertanyakan*

Sorotan lain disampaikan tokoh masyarakat Bekasi, Baba Damin Sada. Ia menilai gaung Kota Bekasi sebagai tuan rumah Porprov belum terasa maksimal di tengah masyarakat.

Minimnya sosialisasi melalui baliho, spanduk, maupun media informasi publik lainnya menjadi catatan yang perlu dievaluasi. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui dan ikut merasakan kebanggaan bahwa Kota Bekasi menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tingkat provinsi.

Damin Sada juga menyinggung informasi anggaran yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah. Ia berharap pemanfaatan anggaran dapat memberikan dampak nyata, termasuk memperkuat sosialisasi dan promosi kegiatan.

Selain itu, ia berharap budaya dan kearifan lokal Bekasi lebih ditonjolkan. Porprov seharusnya menjadi momentum memperkenalkan identitas daerah, tradisi, kesenian, serta potensi UMKM kepada masyarakat Jawa Barat.

*Pers Lokal Bukan Penonton*

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa pers lokal memiliki peran strategis dalam menyukseskan Porprov, bukan sekadar pelengkap publikasi.

“PWI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin memastikan pers lokal mendapatkan ruang, akses, kesempatan, dan penghargaan yang proporsional. Wartawan lokal bukan penonton di rumahnya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, dukungan pers terhadap kesuksesan Porprov harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap independensi jurnalistik.

Dialog tersebut juga mencatat harapan agar para pengambil kebijakan dapat memberikan penjelasan langsung dalam forum lanjutan, terutama mengenai anggaran, akses peliputan, dan mekanisme kemitraan media.

Pada akhirnya, Porprov bukan hanya tentang pertandingan, medali, dan seremoni. Kesuksesan juga harus tercermin dari transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap pers lokal, serta kemampuan Kota Bekasi memperkenalkan identitas budayanya.

Bekasi boleh menjadi tuan rumah Porprov, tetapi keterbukaan tidak boleh hanya menjadi slogan. Publik berhak tahu, pers berhak memperoleh akses, dan masyarakat berhak merasakan manfaatnya. (YOYO)

WAKIL WALIKOTA BEKASI HADIRI PEMBUKAAN CABOR PARAMOTOR PORPROV XV JAWA BARAR, DORONG SPORTIVITAS XAN PRESTASI ATLET.

Harian umum warta daerah online

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri pembukaan cabang olahraga (cabor) paramotor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat yang berlangsung di Lapangan Merah, Desa Lembangsari, Kabupaten Bekasi, Senin (2/11/2025).

Kehadiran Wakil Wali Kota Bekasi tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat, sekaligus wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan olahraga dirgantara dan peningkatan prestasi atlet.

Pembukaan pertandingan cabor paramotor ini diikuti sejumlah kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Di antaranya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Subang yang siap berkompetisi untuk meraih prestasi terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi beserta jajaran. Turut hadir Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, para Ketua KONI kabupaten dan kota, pengurus paramotor dari berbagai daerah, Ketua Komite Microlight, serta Ketua Paramotor Indonesia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah unsur TNI Angkatan Udara, di antaranya Komandan Lanud Sulaiman, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Kalijati, Komandan Lanud Wiriadinata, Komandan Lanud Atang Sendjaja, dan Komandan Lanud Husein Sastranegara, serta Ketua FASI Provinsi Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi paramotor dalam rangkaian Porprov XV Jawa Barat. Menurutnya, ajang olahraga tingkat provinsi ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat kebersamaan antardaerah.

"Porprov merupakan momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, kerja keras, dan hasil dari proses latihan yang selama ini dijalani. Kami berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan penampilan terbaiknya," ujar Abdul Harris Bobihoe.

Ia juga menilai cabang olahraga paramotor memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan karena membutuhkan keterampilan, kedisiplinan, keberanian, serta kemampuan teknis yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

"Melalui kompetisi ini, kita berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah, bahkan melangkah hingga ke tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Kota Bekasi tentu mendukung upaya pembinaan olahraga yang mampu melahirkan generasi atlet unggul dan berdaya saing," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kontingen untuk menjadikan Porprov XV Jawa Barat sebagai ajang memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan, dan membangun semangat kompetisi yang sehat.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan sebuah kejuaraan tidak semata-mata diukur dari perolehan medali, tetapi juga dari terciptanya suasana pertandingan yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Pemerintah Kota Bekasi berharap keikutsertaan atlet dalam ajang Porprov XV Jawa Barat dapat memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga di daerah.

Dengan demikian, penyelenggaraan kompetisi paramotor ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antardaerah dalam memajukan dunia olahraga di Jawa Barat. (YOYO)

LANTIK 67 PEJABAT PEMKOT BEKASI, WALIKOTA BEKASI DORONG BIROKRASI LEBIH ADAPTIF DAN KOLABORATIF. 

WALIKOTA BEKASI LANTIK 67 PEJABAT, TEKANKAN PENINGKATAN KINERJA DAN KONSOLIDASI ANTAR PERANGKAT DAERAH.

Harian umum warta daerah online 

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melantik sebanyak 67 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (2/11/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan organisasi pemerintahan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah pejabat yang dilantik menempati posisi strategis, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta jajaran BUMD.

Dalam sambutannya, Tri menegaskan bahwa pejabat yang menerima amanah harus mampu menjadi penggerak organisasi dan membangun komunikasi yang baik di seluruh jajaran pemerintahan.

Ia menyebut posisi Sekda memiliki peran sentral dalam menjembatani kepala daerah, wakil kepala daerah, Forkopimda, serta sekitar 23 ribu ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Sekda memiliki tugas yang sangat sentral. Ia harus mampu menjembatani dan mengomunikasikan berbagai kebutuhan, sekaligus menjadi penyambung lidah bagi ASN. Yang paling penting, Sekda harus mampu menggerakkan roda organisasi Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Tri.

Tri juga meminta seluruh pejabat untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan berorientasi pada hasil atau outcome, bukan hanya menyelesaikan kegiatan secara administratif. Ia menekankan pentingnya evaluasi, pembelajaran, dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar program berjalan lebih efektif.

“Sekarang kita harus berbicara tentang outcome, bukan hanya output. Pelajari bagaimana menyusun laporan dan mengeksekusi program. Kita harus terus mengevaluasi diri, beradaptasi, serta mengonsolidasikan program antarperangkat daerah agar efisiensi dan efektivitas benar-benar terwujud,” tambahnya.

Selain itu, Tri mengingatkan pejabat yang dilantik agar menjalankan amanah dengan integritas, tanggung jawab, dan semangat melayani. Ia berharap jajaran Pemkot Bekasi terus meningkatkan kemampuan, saling berbagi pengetahuan, serta memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap organisasi pemerintahan semakin solid, responsif, dan mampu menghasilkan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat. (YOYO)

PELANTIKAN PENGURUS DPC PEJUANG SILIWANGI INDONESIA (PSI), BERSATU KOTA BEKASI

MASA BAKTI 2025-2030 BERJALAN SUKSES.

Harian umum, Warta daerah On Line 

Dalam Rangka Pelantikan DPC Pejuang Siliwangi Indonesia(PSI) ,Bersatu Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2030 telah berjalan dengan sukses.

Minggu,(1 November 2026).

Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) Bersatu H. Idup mengatakan harapannya untuk semua Jajaran pengurus Pejuang Siliwangi Indonesia di kota bekasi kita dan harus wajib menjalankan yang baik karena allah

"Saya hanya bermohon kepada Allah kita harus menciptakan kebersamaan antara ormas-ormas yang ada di Kota bekasi untuk kita ciptakan silaturahmi dan wajib bersatu tegasnya di saat di wawancarai harian umum warta daerah On Line seusai acara.

Insyaallah kami akan menyusun program - program kerja jangka panjang dan jangka pendek dari silahturahmi dan kita akan berkerja dengan baik,"ujarnya.

Pengurus-pengurus Pejuang Siliwangi mari kita jalan amanah yang baik, dan jangan sampai menjual nama pejuang Siliwangi yang tidak baik harapan saya itu. Semuanya yang hadir di Jawa Barat diantaranya dari wilayah Subang, Indramayu, Bogor Timur, Depok dan Jawa Tengah saya ucapkan banyak terimakasih serta saya memohon diberikan arahannya untuk anggota pejuang Siliwangi yang berada di Kota Bekasi serta masyarakat di wilayah kota bekasi nanti kita bantu dengan kemampuan yang terpenting kita akan kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi bersinergi.

Lanjut dikatakan H. idup bilamana ada saudara kita yang terdapat musibah marilah kita bantu sesuai dengan kemampuan sesuai dengan keridhoan oleh Allah SWT aamiin.

Sekjen pejuang Siliwangi H Sayuti, SE menghimbau arahan dari kota bekasi sesuai dengan arahan dari DPD Provinsi Jawa Barat Siliwangi ini adalah Ormas tertua kita harus 1.berlandaskan Akhlakul Karimah 

 2.kita memang di Bekasi Raya sebagai daerah Agraris dan pertanian bagaimana harus lah memotivasi dan pertanian ini walaupun kota Bekasi sebagai penyanggah Ibu kota DKI Jakarta, sudah menjadi wilayah industri intinya kita ciptakan kebersamaan dan bermitra kepada pemerintah dan Ormas -Ormas yang berada di kota bekasi kita jaga satu persatuan dan kekompakan dan bermanfaat kepada masyarakat yang ada di kota bekasi,"pungkasnya.

Bendahara Rusman S.Pd menambahkan organisasi kalau tanpa finansial ,kita tidak akan berjalan kita bersama menghidupkan organisasi bukan mencari kehidupan di organisasi imbuhnya 

"Semuanya bismillah insyaallah Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI), di kota bekasi maju kita ciptakan kebersamaan, persatuan kita bangun yang berakhlakul karimah kota bekasi Silih Asah,Silih Asih , Silih Asuh insyaallah kita mempunyai rejekinya supaya kedepannya lebih maju dan Sukses,"Tutupnya. (Y0Y0)

SECARA AKLAMASI WAHYUDI SH,,MH SUDAH TERPILIH SEBAGAI SEKJEND DI PARTAI PADI.

Harian Umum, Warta Daerah On Line 

Aklamasi adalah keputusan langsung yang disetujui secara bulat atau aklamasi oleh mayoritas peserta yang hadir dalam suatu forum atau musyawarah partai tanpa melalui pemungutan suara tertutup/terbuka (voting).

Presiden Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) Mayjend TNI (Purn) Burlian Syafei mengatakan Dalam konteks pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai PADI untuk mekanisme aklamasi umumnya terjadi melalui proses diantaranya, Pengertian dan Mekanisme.

Calon Tunggal dan Aklamasi sah secara aturan organisasi jika hanya ada satu nama calon yang diajukan atau disepakati oleh peserta sudah menuhi formatur di tambah dengan pejabat-pejabat tingkat pusat karena untuk mempercepat AHU dan Legalitas.

Serta mempercepat jalannya konsolidasi organisasi Partai PADI Rabu, (28 Oktober 2026 ) Alamat dr .Saharjo kantor DPN Partai PADI.

"Dalam hal ini nantinya usulan yang di sampaikan harus yang menyetujui adalah Ketua Dewan Pembina sesuai dengan Pasal 24 di dalam Anggaran Dasar rumah tangga partai padi yang tertuang menyetujui dan tidak menyetujui atau usulan dari Presiden partai Padi siapa yang di tentukannya.dan secara Aklamasi Sah Sekjend Parta Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) di pimpin oleh saudara Wahyudi SH,,MH ,"Tegasnya Presiden Partai PADI Mayjend TNI(Purn) Burlian Syafei.

"Insya allah saya yakin untuk PEMILU di Tahun 2029 Partai PADI Bismillah Menang aamiin.

Dalam Sambutannya Sekjend Partai PADI Wahyudi SH,,MH

"Alhamdulillah saya di amanahkan menjadi Sekjend di Partai PADI. ini merupakan beban yang paling berat tetapi saya yakin saya ini tidak akan sendirian dalam melaksanakan tugas. 

Partai Padi ini akan tumbuh di daerah- daerah seluruh Indonesia dan juga padi ini akan menjadikan corong Nasional yang untuk ikut berpartisipasi Pemilu di Tahun 2029."Paparnya.

Ada hal yang saya ingin sampaikan semangat ini tumbuh ketika pak presiden memberikan harapan baru bahwasanya kita ada peluang untuk menjadi mendapatkan badan hukum yang mana nanti prosedur ini yang akan di lakukan seperti yang sudah di sampaikan presiden tadi sehingga beliau ingin administrasi ini harus berjalan dengan baik. Hal ini lah yang menjadi suport saya administrasi ini penting yang bisa kita dapatkan di bulan November ini sehingga agenda- agenda selanjutnya sudah pernah kita diskusikan insyaallah kita adakan acara Rapimnas di bulan Desember dan juga tahapan- tahapan kegiatan akan kita sampaikan dan diberitahukan kepada semua DPP Rapimnas di bulan Januari sampai dengan bulan Juli dan bulan Agustus kita akan mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu di tahun 2029.

Lanjut di katakan," Sekjend Wahyudi SH,, MH mengharapkan badan hukum itu kita dapatkan di bulan November 

Untuk kawan-kawan agar menyiapkan sejak dini baik pun dari akta yang lainnya untuk kita kaji kembali atau susun kembali bila mana ada perubahan - perubahan struktur ke pengurusan akan dibentuk kembali dan jangan sampai menjadi hambatan, struktur ini akan di bawa pak presiden untuk mendapatkan badan hukum."Tutupnya. (YOYO)

MUSCAB KE 7, WALIKOTA BEKASI DORONG PRAMUKA BERKARAKTER DISIPLIN DAN RAPIH PENGHARGAAN PRAMUKA GARUDA NASIONAL.

Harian umum warta daerah online

Tri Adhianto Ajak Pramuka Bekasi Berani Speak Up dan Raih Mimpi.

Gerakan Pramuka Kota Bekasi diharapkan terus melahirkan generasi muda yang berkarakter, disiplin, berjiwa kepemimpinan, serta mampu mengemban tanggung jawab dengan penuh semangat.

Selain memperkuat pembinaan karakter, anggota Pramuka juga didorong untuk berprestasi hingga meraih penghargaan Pramuka Garuda tingkat nasional sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan pencapaian mereka.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Bekasi sekaligus Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam arahannya pada pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Bekasi ke-7.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Kwarcab Kota Bekasi Kak Ade Puspitasari, perwakilan Kwarda Jawa Barat Kak Baim, serta jajaran pengurus dan pimpinan kwartir cabang.

Dalam arahannya, Tri Adhianto katakan bahwa Gerakan Pramuka harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memperluas wawasan internasional, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat internasional.

Menurutnya, pembinaan kepramukaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi proses pendidikan yang mampu membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab sejak dini. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Tri Adhianto arahkan bahwa disiplin merupakan fondasi penting dalam membangun pribadi yang bertanggung jawab. Melalui kegiatan kepramukaan, anak-anak perlu dibiasakan menjalankan kewajiban, menaati aturan, serta menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, termasuk ketika menghadapi hal-hal yang tidak selalu menyenangkan.

“Karena disiplin adalah mengerjakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Walaupun pada saat sesungguhnya itu dimulai harus dengan dipaksa, harus terpaksa, karena mereka harusnya hari ini tidak punya pilihan lain. Kita lah yang mengajarkan mereka untuk membuat pilihan-pilihan itu,” tegas Tri Adhianto.

Lebih lanjut, ia berharap setiap anggota Pramuka memiliki semangat untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab secara penuh, baik dalam kegiatan latihan, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Para pembina dan pengurus juga diharapkan mampu memberikan pendampingan yang konsisten agar potensi setiap anggota dapat berkembang secara optimal.

Salah satu target pembinaan yang menjadi perhatian adalah mendorong semakin banyak anggota Pramuka Kota Bekasi meraih penghargaan Pramuka Garuda tingkat nasional. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bentuk pengakuan atas proses panjang yang telah dilalui anggota, mulai dari kedisiplinan, keterampilan, pengabdian, hingga keberhasilan memenuhi persyaratan kecakapan kepramukaan.

Menurutnya, pencapaian Pramuka Garuda tidak semata-mata tentang memperoleh penghargaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa seorang anggota telah menunjukkan komitmen, ketekunan, dan tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya. Karena itu, anak-anak perlu diberikan motivasi dan kesempatan yang luas untuk berprestasi sesuai dengan potensi masing-masing.

Pembinaan kepramukaan di Kota Bekasi pun diarahkan berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, hingga kesempatan mengikuti kegiatan jambore internasional. Dengan pola pembinaan tersebut, anggota Pramuka diharapkan memiliki pengalaman yang semakin luas serta kesiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Tri Adhianto juga mengapresiasi pencapaian Kwarcab Kota Bekasi yang dinilai sebagai salah satu kwartir cabang terbaik di wilayah Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi). Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program kerja, memperkuat pembinaan anggota, serta menghadirkan prestasi yang lebih baik.

Menutup arahannya, Tri Adhianto berpesan agar para pembina dan pengurus memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, berani berbicara, dan mengembangkan kreativitas. Dengan dukungan lingkungan yang positif, anak-anak Kota Bekasi diharapkan tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, bertanggung jawab, dan berprestasi.

Melalui Muscab ke-7 ini, Gerakan Pramuka Kota Bekasi diharapkan semakin solid dalam menjalankan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, sehingga mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki karakter kuat, semangat pengabdian, serta kebanggaan dalam mengemban tanggung jawab sebagai anggota Pramuka. (Yoyo)