PWI BEKASI RAYA GELAR UPACARA HUT RI KE-81 PASUKAN NASIONALISME DAN KEBERSAMAAN.

Harian umum warta daerah online

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan khidmat di halaman Sekretariat PWI Bekasi Raya, Jalan Rawa Tembaga II No. 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (17/8/2026).

Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih diikuti jajaran pengurus dan anggota PWI Bekasi Raya. Momentum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga refleksi bagi insan pers mengenai makna kemerdekaan dan tanggung jawab menjaga nilai-nilai kebangsaan melalui karya jurnalistik.

Usai upacara, suasana berubah penuh keakraban dan keceriaan. Berbagai perlombaan khas perayaan kemerdekaan digelar, mulai dari lomba makan kerupuk, makan mi instan, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga karaoke lagu-lagu perjuangan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan di antara pengurus dan anggota PWI Bekasi Raya.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., mengangkat pesan besar tentang pentingnya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagai cita-cita kemerdekaan yang harus terus diperjuangkan.

“Selamat pagi dan selamat merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk kita semua. Hari ini kita memperingati momen bersejarah ketika bangsa ini membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan menyatakan diri berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka,” kata Ade.

Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebatas seremoni tahunan.

“Delapan puluh satu tahun berlalu, semangat para pahlawan dalam merebut kemerdekaan itu tidak boleh padam. Kita mewarisi amanah besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa,” ujarnya.

Ade menjelaskan, berdaulat berarti bangsa Indonesia memiliki kendali penuh atas nasib dan masa depannya sendiri, tanpa tunduk pada kepentingan yang dapat merugikan rakyat maupun pada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang.

Sementara adil, menurutnya, berarti keadilan harus benar-benar hadir dan dirasakan seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, kedudukan maupun latar belakang.

Sedangkan makmur harus diwujudkan melalui kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Pers Harus Mengisi Kemerdekaan dengan Kebenaran

Dalam konteks kehidupan pers, Ade menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab strategis dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan pers, menurutnya, merupakan bagian penting dari kehidupan negara demokratis sekaligus instrumen untuk menjaga kepentingan publik.

“Sebagai insan pers, kita memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita mulia ini. Kemerdekaan pers adalah bagian tak terpisahkan dari kemerdekaan negara,” tegasnya.

Ia mengatakan, tugas wartawan tidak berhenti pada menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Menulis, memberitakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan serta pembangunan adalah bentuk sumbangsih kita menjaga kedaulatan bangsa. Melalui tulisan yang jujur, berimbang, dan bertanggung jawab, kita tegakkan keadilan. Melalui liputan yang memotret potensi dan kesulitan rakyat, kita dorong terciptanya kemakmuran yang merata,” tandas Ade.

Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi ruang refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan keberpihakan kepada kebenaran serta kepentingan masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai titik balik untuk semakin profesional, berintegritas, dan berpihak pada kebenaran. Jaga persatuan, hindari perpecahan, dan teruslah berkarya membangun Bekasi serta Indonesia tercinta,” pesannya.

Ade menegaskan bahwa perjuangan generasi hari ini memang berbeda dengan perjuangan para pendiri bangsa. Jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga, maka insan pers hari ini memiliki medan perjuangan melalui pena, fakta, kebenaran dan karya jurnalistik yang bertanggung jawab.

Peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan PWI Bekasi Raya kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan kebersamaan, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan antaranggota dalam bingkai nasionalisme.

Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! (Yoyo)

KAPOLRES PUTU KHOLIS - PWI BEKASI RAYA PERKUAT SINERGI KAMTIBMAS, INFORMASI DAN SOSIAL.

Harian umum warta daerah online

Silaturahmi antara PWI Bekasi Raya dengan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Putu Kholis Aryana menjadi momentum memperkuat sinergi insan pers dan kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah, membangun keterbukaan informasi publik, serta menghadirkan kepedulian sosial bagi masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung PWI Bekasi Raya, Jumat (14/8/2026), tersebut diisi dialog antara Kapolres dengan jajaran pengurus dan anggota PWI Bekasi Raya.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan hubungan pers dan kepolisian harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.

Menurut Ade, pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara kepolisian memiliki peran penting memastikan informasi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat dapat disampaikan secara cepat dan akurat.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. PWI Bekasi Raya siap membangun sinergi positif dengan Polres Metro Bekasi Kota. Sinergi bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol pers, tetapi justru memperkuat komunikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat dan berimbang,” ujar Ade.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Putu Kholis Aryana dalam sesi dialog dan tanya jawab bersama pengurus dan anggota PWI Bekasi Raya.

Patroli Diperkuat, Pokdar Kamtibmas Diaktifkan

Dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Putu Kholis menegaskan salah satu langkah yang akan diperkuat adalah meningkatkan kegiatan patroli sekaligus mengoptimalkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Menurutnya, kepolisian tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjaga keamanan Kota Bekasi yang memiliki dinamika masyarakat cukup kompleks. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Kapolres juga mendorong pengaktifan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi mitra kepolisian, termasuk Pokdar Kamtibmas.

“Patroli perlu kita tingkatkan. Kita juga akan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi perpanjangan tangan kepolisian, termasuk Pokdar Kamtibmas,” ujar Putu Kholis.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kapolres: Informasi ke Media Jangan Tersendat

Selain persoalan kamtibmas, keterbukaan informasi menjadi salah satu perhatian Kapolres Metro Bekasi Kota.

Putu Kholis meminta Wakapolres, para Kasat hingga jajaran Bhabinkamtibmas untuk lebih aktif menyalurkan informasi kepada masyarakat melalui media.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan informasi yang berpotensi diisi informasi yang tidak jelas sumber maupun kebenarannya.

“Saya minta Waka, para Kasat dan Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam menyalurkan informasi kepada media. Jangan sampai informasi tersendat, kemudian muncul informasi liar yang berkembang dan akhirnya dikonsumsi bulat-bulat oleh masyarakat,” tegasnya.

Putu Kholis menilai media memiliki posisi strategis sebagai salah satu kanal informasi yang dapat membantu kepolisian menyampaikan berbagai informasi dan penjelasan kepada masyarakat.

Karena itu, komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan perlu dibangun secara aktif, terbuka dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin yang menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik.

“Di era digital, informasi bergerak sangat cepat. Kalau informasi resmi terlambat, ruang kosongnya bisa diisi oleh informasi yang belum tentu benar. Karena itu, komunikasi antara Polri dan media harus semakin terbuka dan responsif,” kata Ade.

Ia menegaskan kemudahan akses informasi tidak berarti media kehilangan fungsi kritisnya. Sebaliknya, keterbukaan informasi dari kepolisian akan membantu wartawan melakukan verifikasi sehingga pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Binmas dan PWI Peduli Siap Kolaborasi

Silaturahmi tersebut juga membuka peluang kolaborasi dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

Kapolres Metro Bekasi Kota mendorong kolaborasi antara jajaran fungsi Binmas dengan PWI Peduli dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dan insan pers di tengah masyarakat, tidak hanya dalam bidang keamanan, penegakan hukum maupun pemberitaan, tetapi juga melalui aksi sosial.

Ade Muksin menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, PWI Peduli memiliki semangat agar organisasi wartawan tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik dan organisasi profesi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi Binmas dengan PWI Peduli. Ini bisa menjadi kekuatan yang sangat baik. Ketika kepolisian dan insan pers bersama-sama hadir dalam kegiatan sosial kemanusiaan, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Ade.

Sinergi Tak Menghilangkan Independensi Pers

Ade menegaskan sinergi yang dibangun PWI Bekasi Raya dengan Polres Metro Bekasi Kota tetap berada dalam koridor profesionalisme dan independensi pers.

Menurutnya, kemitraan yang sehat justru harus mampu menempatkan masing-masing institusi sesuai fungsi dan kewenangannya.

“PWI tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Wartawan harus tetap kritis, independen dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Tetapi komunikasi yang baik dengan kepolisian akan membuat proses jurnalistik semakin kuat karena informasi yang diperoleh dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ade juga menyampaikan apresiasi kepada Kombes Pol. Putu Kholis Aryana yang membuka ruang komunikasi dengan PWI Bekasi Raya sejak awal kepemimpinannya di Kota Bekasi.

Ia berharap komunikasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan silaturahmi, tetapi dilanjutkan melalui kerja nyata dalam bidang informasi publik, kamtibmas maupun sosial kemanusiaan.

“Kami berharap ini menjadi awal komunikasi yang semakin intens. PWI Bekasi Raya siap bersinergi dalam hal-hal positif untuk kepentingan masyarakat, tanpa meninggalkan independensi dan marwah pers,” pungkas Ade.

Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas tiga semangat kolaborasi, yakni memperkuat keamanan berbasis masyarakat melalui patroli dan Pokdar Kamtibmas, membangun keterbukaan informasi antara kepolisian dan media, serta mendorong kegiatan sosial kemanusiaan melalui kolaborasi Binmas dan PWI Peduli.

Satu sinergi, tiga manfaat: kamtibmas semakin kuat, informasi publik semakin sehat, dan kepedulian sosial semakin dekat dengan masyarakat. (Yoyo)

KUKUHKAN PASKIBRAKA KOTA BEKASI, WALI KOTA PESAN JADIKAN KEBANGGAAN ORANG TUA.

Harian umum warta daerah online

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi yang akan bertugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun M. Hasibuan, Senin mendatang.

Pengukuhan berlangsung di GOR Bang Yan, Kota Bekasi. Para anggota Paskibraka yang telah melalui berbagai tahapan pembinaan tersebut dinilai telah siap menjalankan tugas untuk mengibarkan Sang Merah Putih di tanah Patriot.

Tri Adhianto menyampaikan rasa percaya dirinya terhadap para anggota Paskibraka. Menurutnya, para peserta telah menunjukkan kesiapan dan kepercayaan diri untuk mengemban tugas penting pada momentum peringatan kemerdekaan.

“Saya melihat anak-anak kita sudah sangat siap dan percaya diri. Mereka akan membawa dan mengibarkan Sang Merah Putih di tanah Patriot. Ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Tri.

Pada kesempatan tersebut, terdapat dua anggota Paskibraka Kota Bekasi yang ditarik untuk bertugas di tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan Kota Bekasi.

Tri juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar menjadikan kesempatan tersebut sebagai momentum untuk membanggakan keluarga, khususnya para orang tua yang telah memberikan dukungan.

“Yang paling membanggakan dari seluruh proses ini adalah ketika orang tua melihat langsung anak-anaknya berdiri dan menjalankan tugas sebagai Paskibraka. Saya yakin orang tua pasti bangga melihat putra-putrinya bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengibarkan bendera pusaka,” ungkapnya.

Ia berharap pengalaman menjadi anggota Paskibraka tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat, tetapi juga menjadi bekal bagi para generasi muda untuk terus disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Bekasi dan Indonesia.

“Jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk terus melangkah ke depan. Tunjukkan bahwa generasi muda Kota Bekasi adalah generasi yang disiplin, berkarakter dan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (Yoyo)

WALI KOTA BEKASI MATANGKAN KESIAPAN PORPROV XV JABAR 2026, SELURUH ELEMENT DIMJNTA GAUNGKAN SEMARAK TUAN RUMAH.

Harian umum warta daerah online 

Pemerintah Kota Bekasi terus mematangkan kesiapan sebagai tuan rumah utama Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat Tahun 2026 yang akan berlangsung pada Oktober hingga November mendatang.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi dan kesiapan PORPROV XV Jabar 2026. Rapat tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh perangkat daerah, camat, lurah hingga jajaran kewilayahan dalam menyukseskan gelaran olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menekankan agar sosialisasi PORPROV XV Jabar tidak hanya dilakukan oleh panitia besar maupun Dinas Pemuda dan Olahraga, tetapi menjadi gerakan bersama hingga tingkat RT dan RW.

Menurutnya, Kota Bekasi telah melakukan persiapan besar, termasuk dukungan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk rehabilitasi venue dan berbagai kebutuhan penyelenggaraan. Karena itu, kesiapan fisik harus diiringi dengan publikasi dan semangat masyarakat yang kuat.

“Jangan sampai kita sudah menyiapkan venue dengan anggaran yang besar, tetapi auranya di masyarakat belum terasa. PORPROV ini harus menjadi milik seluruh masyarakat Kota Bekasi,” tegas Tri.

Tri juga meminta momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dimanfaatkan secara maksimal untuk menggaungkan PORPROV XV Jabar.

Ia menginstruksikan seluruh camat dan lurah agar mendorong pemasangan atribut PORPROV pada berbagai kegiatan dan perlombaan 17 Agustusan di lingkungan RT/RW. Spanduk, baliho maupun materi publikasi di wilayah diminta turut menampilkan maskot resmi PORPROV XV Jabar, WALKER (Walet Keren), serta tagline “ENERGI PATRIOT NYALAKAN KERENMU!”.

“Momentum 17 Agustus harus kita manfaatkan. Setiap kegiatan di tingkat RT dan RW bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan PORPROV. Kita ingin masyarakat tahu bahwa Kota Bekasi akan menjadi tuan rumah utama,” ujarnya.

Selain aspek publikasi, Wali Kota juga menyoroti kesiapan lingkungan di sekitar venue dan jalur perlintasan atlet maupun official. Camat dan lurah diminta memastikan kebersihan, kerapihan, kondisi saluran air, rumput liar hingga estetika jalan menuju lokasi pertandingan.

Sejumlah titik yang menjadi perhatian di antaranya jalur menuju Bakti Sports Center, Duren Jaya, BSI Bekasi Timur, Multiguna, kawasan Jatisampurna, hingga jalur Narogong menuju Bantargebang.

Penataan lingkungan juga mencakup pembersihan eceng gondok dan saluran air di sejumlah wilayah, termasuk Bekasi Utara, Medansatria, Rawalumbu dan Bantargebang.

“Venue harus siap, tetapi perjalanan menuju venue juga harus memberikan kesan yang baik. Kebersihan, kerapihan, keamanan dan kenyamanan harus kita pastikan bersama,” kata Tri.

Dalam rapat tersebut juga dibahas aspek pengamanan dan manajemen parkir. Pemerintah kewilayahan diminta berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan tersedianya titik parkir resmi, menjaga ketertiban lalu lintas serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar venue.

PORPROV XV Jabar 2026 akan mempertandingkan 47 disiplin olahraga dengan total 48 venue, terdiri dari 27 venue di Kota Bekasi dan 21 venue di luar Kota Bekasi. Gelaran ini diperkirakan diikuti sekitar 8.500 atlet dan official dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 19 November 2026, diawali pertandingan futsal pada 28 Oktober, opening ceremony pada 7 November dan closing ceremony pada 19 November 2026. Command Center PORPROV akan dipusatkan di Gate 6 Stadion Patriot Candrabhaga.

Sementara itu, maskot resmi PORPROV XV Jabar 2026 adalah WORKER, yang merupakan Walet Keren dan merepresentasikan fauna khas Kota Bekasi. Maskot tersebut membawa filosofi Panca Waluya, yakni Cager, Bager, Pinter, Bener dan Singer.

Dari sisi promosi, Panitia Besar PORPROV XV Jabar melaporkan perkembangan publikasi digital yang telah menjangkau lebih dari 741 ribu akun melalui Instagram dan lebih dari 233 ribu views melalui TikTok. Publikasi media cetak dan online juga telah menghasilkan sekitar 247 artikel pemberitaan dengan sentimen mayoritas positif.

Promosi secara langsung akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan seperti Roadshow Mall-to-Mall, Goes to School, sosialisasi di arena Car Free Day serta pemanfaatan videotron di ruang publik dan sepanjang jalan protokol.

Tri juga meminta agar seluruh videotron milik pemerintah maupun swasta, khususnya yang berada di kawasan jalan protokol seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, turut menayangkan materi promosi PORPROV XV Jabar secara rutin.

“Semua media yang kita punya harus bergerak. Videotron, media sosial, spanduk, sampai kegiatan masyarakat harus menjadi bagian dari promosi PORPROV,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Bekasi juga akan mendorong keterlibatan sektor usaha melalui konsep sportconomy. Hotel, pusat perbelanjaan, tempat usaha dan pusat keramaian akan didorong untuk memasang atribut dukungan PORPROV XV Jabar sebagai bagian dari penyambutan para atlet, official dan masyarakat yang datang ke Kota Bekasi.

Sebanyak 1.020 RW se-Kota Bekasi juga akan dilibatkan dalam gerakan sosialisasi, termasuk pembagian selendang maupun merchandise PORPROV.

Tri menegaskan, kesempatan menjadi tuan rumah utama PORPROV merupakan momentum besar bagi Kota Bekasi. Karena itu, kesuksesan penyelenggaraannya harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan jajaran kewilayahan.

“Kesempatan menjadi tuan rumah seperti ini tidak datang setiap tahun. Ini momentum besar bagi Kota Bekasi. Maka seluruh perangkat daerah, camat, lurah, sampai RT dan RW harus mengambil bagian. Kita ingin PORPROV XV Jabar 2026 sukses penyelenggaraannya dan sukses meninggalkan kesan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Panitia Besar PORPROV XV Jabar bersama Dispora akan segera mendistribusikan seluruh materi promosi berupa desain spanduk, stiker dan video kepada perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, camat dan lurah diminta menggerakkan wilayah untuk memasang atribut PORPROV, mengoptimalkan TV atau videotron kantor, serta melaksanakan kerja bakti di sepanjang jalur utama dan rute menuju venue pertandingan.

Dengan kolaborasi seluruh elemen, Pemerintah Kota Bekasi menargetkan PORPROV XV Jawa Barat 2026 tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian, memperkuat citra Kota Bekasi dan menghadirkan semangat olahraga bagi seluruh masyarakat. (Yoyo)

PWI BEKASI RAYA GELAR DIALOG INTERAKTIF, BEDAH SINERGI PENGAWASAN ORANG ASING DI BEKASI. 

Harian umum warta daerah online

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali membuka ruang dialog publik dengan mengangkat isu strategis terkait pelayanan dan pengawasan orang asing di wilayah Bekasi.

Melalui Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya yang digelar Selasa, 11 Agustus 2026, di Ruang Aula PWI Bekasi Raya, forum tersebut mengusung tema “Harmonisasi Pelayanan dan Pengawasan Orang Asing: Peran Imigrasi, Pengawas Tenaga Kerja, dan Disdukcapil.”

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., dalam pembukaan acara menegaskan bahwa isu keberadaan orang asing perlu dibahas secara objektif, komprehensif, dan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, perkembangan investasi, dunia usaha, industri, serta mobilitas masyarakat membuat keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Bekasi menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang harus dikelola secara baik.

“Kita tidak ingin melihat persoalan orang asing hanya dari satu perspektif. Ada aspek pelayanan, ada aspek pengawasan, ada ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar semuanya berjalan dalam koridor aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ade dalam pembukaan dialog.

Ade mengatakan, PWI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang diskusi yang dapat mempertemukan pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan insan pers.

“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi jembatan dialog. Kami ingin forum ini menghasilkan pemahaman yang lebih utuh sekaligus mendorong kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan,” katanya.

Tiga Perspektif dalam Satu Forum

Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kewenangan dan perspektif berbeda namun saling berkaitan.

Helmy H Halim, SE, SH, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya, membahas persoalan legalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban alih teknologi, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

Sementara Anggi Wicaksono, A.Md.Im., S.H., M.A.P., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, mengupas prosedur izin tinggal KITAS/KITAP, pemantauan keberadaan WNA, hingga pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui TIMPORA.

Dari perspektif pemerintah daerah, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Fredi, memberikan penjelasan mengenai administrasi kependudukan WNA serta pentingnya integrasi data kependudukan daerah.

Kehadiran tiga perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keberadaan orang asing dikelola, mulai dari legalitas bekerja, izin tinggal, pendataan, hingga pengawasan di lapangan.

*Pelayanan Harus Berjalan, Pengawasan Tetap Diperkuat*

PWI Bekasi Raya menilai harmonisasi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pelayanan dan pengawasan orang asing yang efektif.

Keberadaan WNA maupun TKA di Bekasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi, industri, perdagangan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan seluruh aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelayanan dan pengawasan harus berjalan beriringan.

Pelayanan kepada dunia usaha dan WNA harus dilakukan secara transparan dan profesional. Sementara pengawasan harus memastikan aspek legalitas, kepatuhan, perlindungan tenaga kerja lokal, administrasi kependudukan, serta izin tinggal benar-benar terpenuhi.

Dalam konteks tersebut, integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi hal penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Terlebih Bekasi merupakan salah satu kawasan strategis dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

PWI Dorong Diskusi Berujung Kolaborasi

Melalui dialog interaktif ini, PWI Bekasi Raya tidak ingin isu orang asing hanya menjadi konsumsi pemberitaan ketika muncul persoalan.

Sebaliknya, forum ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman, edukasi, transparansi, sekaligus kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Ade Muksin menambahkan, PWI Bekasi Raya akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ada pemahaman yang bisa dibawa pulang, ada koordinasi yang semakin kuat, dan kalau memungkinkan ada rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan serta pengawasan di wilayah Bekasi,” tegasnya.

Dengan demikian, Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun Bekasi yang terbuka terhadap investasi dan mobilitas global, namun tetap kuat dalam penegakan aturan, perlindungan tenaga kerja, tertib administrasi, dan pengawasan orang asing.

PWI Bekasi Raya terus mengambil peran sebagai ruang bertemunya informasi, gagasan, dan kepentingan publik karena pers bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga ikut membuka jalan bagi terciptanya solusi. (Yoyo)

DPN JWI GELAR RAPAT KONSOLIDASI.

"IR. MAXMILIAN APITULEY,MT SECARA AKLAMASI TERPILIH MENJADI KETUA UMUM JAJARAN WARTAWAN INDONESIA (JWI)" 

Harian umum Warta Daerah, On Line

Dewan Pimpinan Nasional Jajaran Wartawan Indonesia (DPN-JWI) menggelar rapat konsolidasi dan restrukturisasi organisasi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, bertempat di Mie Aceh Sumadra, Manggarai, Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri unsur Dewan Pengarah yaitu Dewan Pembina, Dewan Penasehat, pengurus harian Jajaran Wartawan Indonesia DPN-JWI, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Kepala Sekretariat serta 15 Kepala Departemen Teknis. Pertemuan digelar sebagai bagian dari upaya memantapkan Konsolidasi dan Restrukturisasi internal sekaligus memastikan roda organisasi tetap berjalan secara efektif dan tidak mengalami kekosongan kepemimpinan pada Jabatan Ketua Umum JWI.

Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi DPN-JWI, karena dengan wafatnya Ketua Umum JWI, maka seluruh jajaran pengurus DPN JWI menyampaikan penghormatan dan doa untuk almarhum serta berkomitmen melanjutkan perjuangan dan cita-cita organisasi yang telah dibangun selama ini.

Dalam forum rapat tersebut, dibahas secara mendalam mengenai keberlanjutan kepemimpinan organisasi, konsolidasi dan restrukturisasi kepengurusan, pembagian tugas dan kewenangan, program kerja jangka pendek, Penyempurnaan pendataan dan administrasi, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut pengembagan organisasi.

Lanjut di katakan, "Sekretaris Jenderal DPN-JWI (Lindayani Ritonga, SE.,MM) dalam rapat tersebut menegaskan bahwa wafatnya seorang pemimpin tidak boleh menyebabkan organisasi berhenti berjalan.  “Organisasi tidak boleh vakum. Roda organisasi harus tetap berjalan, program harus tetap dilaksanakan, dan seluruh jajaran harus tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Sekretaris Jenderal DPN-JWI.," Katanya.

Sementara Ketua Harian JWI, memaparkan Konsoldasi dan restrukturisasi internal JWI, Program Jangka Pendek yang harus segera ditindaklanjuti demi keberlanjutan organisasi JWI, kepemimpinan merupakan kebutuhan organisasi agar seluruh aktivitas, administrasi, program kerja dan hubungan kelembagaan DPN-JWI dapat terus berjalan dengan baik Tegasnya.

Dalam sambutannya Ketua Dewan Penasehat (Bapak Abdurrahman)dalam arahannya, sangat menghargai seluruh jajaran pengurus DPN-JWI yang tetap solid, dengan harapan agar tetap Bersatu dalam mengemban Visi besar JWI kedepan, Organisasi JWI ini adalah organisasin profesi yang independent dan perlu mengambil peran dalam pembangunan bangsa.  Diarahkan pula bahwa kelanjutan kepemimpinan JWI perlu ditetapkan sesuai dengan SK Kemenkum dan Akte pendirian JWI, hingga masa berakhir periode kepengurusan yang telah ditetapkan,"imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh pengurus DPN JWI menyatakan kesepakatan bahwa  kepemimpinan JWI, diserahkan kepada Ketua Harian DPN-JWI (Ir. Maxmillian Apituley, MT) sebagai Ketua Umum JWI, hal ini didasari karena pengalaman dalam menjalankan roda organisasi JWI sejak berdirinya hingga saat ini, dan nama Ketua Harian  juga tercantum sebagai salah satu Ketua dalam dokumen kepengurusan yang terdapat dalam SK AHU Kemenkum RI (Nomor AHU-0008102.AH.01.07.TAHUN 2024

“Yang paling penting bukan persoalan jabatan semata, tetapi bagaimana amanah organisasi tetap berjalan. Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan, mengayomi seluruh jajaran dan memastikan DPN-JWI tetap solid,” ujar Sekretaris Jenderal.

Salam JWI.( YOYO/SIMON )